"Berdasarkan hasil rapat koordinasi Senin (14/10) objek pengawasan kewajiban sertifikasi halal tahap pertama ini meliputi rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas," kata Ketua Satgas Halal Provinsi Banten Iwan saat dihubungi di Cilegon,
Ia juga mengatakan bahwa pengawasan sertifikasi halal juga meliputi restoran, rumah makan, hotel, serta produk makanan dan minuman dalam kemasan yang beredar di pasar modern maupun tradisional.
"Pengawasan ini berlaku untuk usaha berskala menengah hingga besar. Sementara untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), masa penahapan akan berakhir pada 17 Oktober 2026," kata dia.
Dia menyebutkan kewajiban sertifikasi halal tahap pertama yang resmi diberlakukan hari ini mencakup produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan.
Menurut dia, dalam konteks kewajiban halal, pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi aktivitas krusial. Pengawasan ini juga merupakan salah satu kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memastikan bahwa para pelaku usaha telah melaksanakan sertifikasi halal dan memenuhi sistem jaminan produk halal yang telah ditetapkan.
Baca juga: BPJPH akan data pelaku usaha yang belum urus sertifikasi halal
"Untuk di Banten kami telah melaksanakan pengawasan di sejumlah titik, di antaranya, RPH Cilegon, Cilegon Center Mall, Magal Cilegon dan beberapa Restoran, dan secara serentak dilaksanakan oleh 8 Kabupaten/Kota se Provinsi Banten," katanya.
Iwan menyampaikan bahwa hasil dari pengawasan yang dilakukan Satgas Halal Provinsi Banten ini akan dilaporkan kepada BPJPH untuk diverifikasi.
"Jika ditemukan pelanggaran, BPJPH akan memberikan peringatan tertulis. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk," kata dia.
